0%
Posted inWacana

Gerakan Islam Transnasional HTI

Oleh: Mosses Mohamadh

Gerakan Islam Transnasional tersebar dalam bentuk organisasi yang berbeda-beda dan mempunyai karakteristik yang berbeda pula. Diantara gerakan Islam yang paling Go Internasional adalah Hizbut Tahrir yang mempunyai basis politik Islam dalam perjuangannya mendirikan khilafah Islamiyah. Gerakan ini mempunyai tujuan yakni diterapkannya hukum Syariat Islam sebagai ideologi bernegara dan berkehidupan. Hizbut tahrir menolak konsep nation dan hendak menggantikannya dengan konsep umat (umat islam). Hilangnya bangsa adalah hilangnya sosial-kultural, gerakan Islam yang berwatak transnasional adalah fenomena cara atau kaidah keberagamaan kontemporer yang sangat menarik untuk dikaji.

Islam transnasional

Paradigma Islam Transnasional merupakan gerakan Islam yang karakteristiknya sudah jelas bersifat transnasional, dalam artian dapat dibedakan dengan gerakan Islam lokal. Ideologi gerakan transnasional secara sederhana dapat dipahami sebagai konsep yang tidak lagi bertumpu pada konsep nation-state, melainkan konsep umat. Dari corak pemikirannya, bernuansa konservatif atau radikal. Dan secara parsial mengadaptasi – atau bahkan berdiri sebagai oposisi dari gagasan dan instrumen modern.

Gerakan keagamaan transnasional adalah gerakan yang berasal dari suatu negara dan melewati batas suatu negara lalu mendapat tempat persemaian di negara lain. Proses transmisi ini terjadi melalui jaringan intelektual antara tokoh utama di luar negeri dengan murid dan simpatisannya di negara persemaiannya gerakan itu. Grakan transnasional juga memiliki agenda tersendiri dalam jangka panjangnya (Syamsul Rizal, 2011: 176).

Memang konsep tentang gerakan Islam transnasional itu masih bersifat kabur. Namun, menurut penulis, gerakan Islam transnasional adalah gerakan yang secara karakteristik dan dasar tujuan memaksa penyeragaman “yang lain” menjadi satu. Watak Transnasional tidak mengakui kondisi pluralitas keagamaan yang terpagari oleh wilayah geografis maupun etnis. Konsep umat menjadi dasar pemikiran yakni umat Agama.

Wacana Islam transnasional mirip dengan globalisasi. Gejala baru yang muncul dari dalam islam itu sendiri, sebagai  tandingan dari globalisasi versi barat yang telah berhasil menyebarkan pengaruhnya hingga ke seluruh dunia. Kondisi Islam transnasional mempunyai tujuan yang besar; lepas dari konteks cara keberagamaan kultural dan sosial yang bersifat lintas negara. Sedangkan Gerakan Islam lokal (Sunni moderat) tampaknya paling ketinggalan dalam kompetisi  global ini. Hal ini karena, gerakan Islam lokal semata-mata berbasis nation-state  dan tidak mempunyai  jaringan internasional yang kuat.

Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1948 dan sebagai partai politik baru sah pada tanggal 14 maret 1953 M. Hizbut Tahrir, mendefinisikan dirinya – bukan sebagai kelompok spiritual, melainkan sebagai organisasi politik. Politik adalah aktivitas yang ditekankan dalam Hizbut Tahrir, sedangkan Islam adalah ideologinya. Pilihan ini dapat dilihat dari fakta bahwa Hizbut Tahrir dar awal berdirinya sampai sekarang, terus merealisasikan tujuannya dengan menampilkan karakteristiknya secara politis.

Perbedaannya dengan Ihwanul Muslim adalah penolakannya  terhadap konsep demokrasi dan tekanannya terhadap  paham kekhalifahan. Sedangkan Salafisme, hanya berkonsentrasi pada teologi dan pemurnian doktrin. Salafisme mungkin adalah arus yang paling cepat berkembang dalam Islam, baik di dunia Muslim maupun di Eropa dan Amerika Serikat, di mana Salafisme menarik para pemuda yang menemukan deteriorasi dan dekulturasi Islam dalam Islam tradisional yang cenderung dipengaruhi oleh kebiasaan lokal non-Islam. Salafisme telah dipromosikan terutama oleh Arab Saudi dan juga disebut Wahabisme (Meijer Roel, 2011).

Agenda utamanya adalah mewujudkan proyek kekhalifahan dunia. Wilayah  pengembangan utama Hizbut Tahrir adalah negara-negara Asia Tengah, seperti Uzbekistan, Tajikistan dan Kazahtan. Hizbut Tahrir  juga kuat di  Asia Selatan,  terutama Bangladesh dan Pakistan. Bahkan termasuk juga yang tidak luput dari jejak pengembangan Hizbut Tahrir adalah di Eropa yang minoritas muslim. Dalam beberapa artikel, Hizbut Tahrir mempunyai jaringan di lebih dari 40 negara.

Taqiyuddin an-Nabhani, beliau adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mustofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nasiruddin an-Nabhani. Beliau dilahirkan di desa Ijzim pada tahun 1909 M, atau 1910 M. Keluarga Taqiyuddin an-Nabhani merupakan keluarga terpelajar dan terpandang. Beliau hafal Al-Qur’an diluar kepala sebelum usianya 13 tahun. Beliau belajar di al-Azhar dan memperoleh gelar Doktor pada jurusan syariah. Pekerjaan beliau terbatas pada pendidikan dan peradilan (mahkamah syari’ah).

Berdirinya Hizbut Tahrir

Sejarah yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir merupakan sebuah sikap terhadap dominasi dan hegemoni Barat terhadap Islam. Melihat realitas umat Islam yang mengalami kemunduran dan kemerosotan luar biasa sejak abad ke-12 yang dialami oleh kaum muslimin. Hizbut Tahrir yakin bahwa kemunduran umat Islam dapat dikembalikan seperti masa kejayaannya dahulu, dengan restorasi hukum syariat Islam dan penegakan khilafah. Hizbut Tahrir jelas sangat konfrontatif berperang melawan ideologi-ideologi yang bersumber dari barat seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, fasisme dan lainnya.

Pendirian khilafah Islamiyah merupakan tujuan paling urgen sebagai tujuan pendirian Hizbut Tahrir yang memang dari awal menghendaki untuk direalisasikan tujuan tersebut. Hizbut Tahrir mungkin adalah upaya yang paling revolusioner dan nyata pergerakannya diantara gerakan transnasional yg lain. Berdirinya khilafah mendapat energinya dari kebangkitan islam global yang ditandai dengan revolusi Iran. Semangat revolusi ini nampaknya menjadikan Hizbut Tahrir lebih berani untuk menantang hegemoni barat yang telah mengglobal.

Legitimasi yang bersumber dari agama adalah kunci di dalam internal kader-kader Hizbut Tahrir di seluruh dunia untuk menyebarkan ideologinya. Semangat berdakwah barang kali sebagai kekuatan utama dari Hizbut Tahrir untuk merealisasikan tujuan berdirinya dengan membawa pesan-pesan dari dari Al-qur`an dan hadist shahih untuk bersatu di bawah payung khilafah Islamiyah. Pendirian Hizbut Tahrir tidak terlepas dari interpretasi Taqiyuddin an-Nabhani terhadap doktrin agama, konteks politik timur-tengah, dan pendirian khilafah islamiyah.

Kewajiwan Mendirikan Khilafah

Mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban seluruh kaum Muslim dan tidak halal bagi mereka hidup selama tiga hari tanpa adanya bai’at. Jika kaum Muslim tidak memiliki khalifah selama tiga hari, maka seluruhnya berdosa hingga mereka berhasil mengangkat seorang khalifah. Dosa tersebut tidak akan gugur, hingga mereka mencurahkan segenap daya dan upaya untuk mengangkat seorang khalifah dan memfokuskan aktivitasnya hingga berhasil mengangkatnya. Kewajiban mengangkat seorang khalifah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah dan Ijma’ Sahabat (Taqiyuddin. 2009: 274). Allah berfirman yang artinya:

“Maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (TQS. al-Maaidah [5]: 48).

Imam Muslim dari Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasul saw bersabda yang artinya:

“Siapa saja melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah bagi-Nya. Dan siapa saja mati dan tidak ada bai’at di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah”.

Keharusan yang pasti untuk mengangkat seorang khalifah juga nampak jelas dari tindakan Umar bin Khathab saat dia ditikam dan sedang menjelang kematian. Kaum Muslim meminta kepadanya untuk menunjuk pengganti, namun dia menolak. Mereka sekali lagi meminta kepadanya, maka akhirnya dia menunjuk sebuah tim yang beranggotakan enam orang, mereka adalah ahlu syuro dan sahabat besar; Ali, ‘Utsman, Abdurrahman bin ‘Auf, Zubair bin ‘Awwam, Thalhah bin ‘Ubaidillah dan Sa’ad bin Abi Waqash. hal itu menunjukkan adanya kepastian yang harus dipegang erat untuk memilih seorang khalifah (Taqiyuddin, 2009: 276)

Kaum Muslim yang tunduk kepada kekuasaan kufur di negeri-negeri mereka dan diterapkan kepada mereka hukum-hukum kufur, maka jadilah negeri mereka sebagai negara kufur setelah sebelumnya berstatus sebagai Daulah Islam. Wajib bagi mereka untuk hidup dalam Daulah Islam dengan memiliki kewarganegaraan Islam. Hal itu tidak akan mereka peroleh kecuali dengan menegakkan Daulah Islam. Kaum Muslim akan tetap berdosa, hingga mereka berjuang untuk menegakkan Daulah Islam dan membai’at seorang khalifah yang akan menerapkan Islam dan mengemban dakwahnya ke seluruh penjuru dunia (Taqiyuddin. 2009: 279).

Dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ditujukan pada masyarakat yang individu-individunya mayoritas muslim, tetapi menerapkan hukum selain Islam, masyarakat yang demikian ini digolongkan dalam masyarakat yang tidak Islami, sehingga layak disebut sebagai Dârul Kufur. Seorang muslim tidak diperbolehkan hidup di Dârul Kufur, bahkan wajib baginya bila negara tempat dia tinggal —yang semula Dârul Islam— telah menjadi Dârul Kufur, maka wajib berjuang untuk mengubahnya menjadi Dârul Islam, atau berhijrah ke Dârul Islam (Taqiyuddin, 2013: 113).

Struktur Khilafah Islamiyah

Hizbut Tahrir selaku partai Islam adalah partai politik yang bergerak di lapangan politik, serta melakukan aktivitas membina umat dengan tsaqafah Islam, yang sangat menonjol aspek politiknya. Hizbut Tahrir memandang bahwa masyarakat wajib mengetahui dan mengerti politik, dan perlu melakukan pembinaan politik pada umat. Aktivitas politik yang dimaksud di sini bukan hanya menjelaskan bahwa Islam mencakup juga masalah politik, atau menjelaskan bahwa pokok pemikiran politik dalam Islam itu begini dan begitu. Tetapi, yang dimaksud dengan politik adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan umat secara keseluruhan, baik di dalam maupun di luar negeri; dimana semua itu harus berjalan sesuai aturan Islam, bukan yang lain (Taqiyuddin, 2007: 120).

Negara dibangun di atas delapan struktur yaitu: Khalifah, Mu’awin Tafwidh, Mu’awin Tanfidz, Amirul Jihad, para Wali, Qadha, Aparatur Administrasi Negara, dan Majelis Umat. Jika negara telah memiliki kedelapan struktur tersebut, berarti strukturnya sudah sempurna. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka struktur negara kurang sempurna, tetapi masih terkategori sebagai Daulah Islam. Berkurangnya salah satu dari struktur tersebut tidak membahayakan negara, selama khalifah masih ada, karena struktur ini adalah asas dalam negara (Taqiyuddin, 2009: 273).

Adapun kaidah-kaidah pemerintahan dalam Daulah Islam ada empat yaitu: pengangkatan seorang khalifah, kekuasaan adalah milik umat, kedaulatan berada di tangan syara’ dan hanya khalifah yang berwewenang atas hukum-hukum syara’ dengan kata lain menjadikannya sebagai perundang-undangan. Jika salah satu dari kaidah-kaidah ini hilang, maka pemerintahannya menjadi tidak Islami. Asas Daulah Islam adalah khalifah, sedangkan selainnya adalah wakil dari khalifah atau tim penasihat. Dengan demikian, Daulah Islam adalah khalifah yang menerapkan sistem Islam. Khilafah atau Imamah adalah pengaturan tingkah laku secara umum atas kaum Muslim, artinya khilafah bukan bagian dari akidah, tetapi bagian dari hukum syara’ (Taqiyuddin, 2009: 273).

Rancangan Undang Undang Dasar

Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pendiri hizbut tahrir, telah melangkah lebih jauh yaitu dengan membuat suatu rancangan undang-undang secara umum bagi pemerintahan daulah islamiyah. Ini adalah hasil ijtihad beliau sendiri, dibawah ini akan disarikan pasal-pasal yang sekiranya penting untuk ditunjukan. Rancangan ini merupakan Rancangan Undang Undang Dasar (RUUD) yang ditulis dalam kitab Nizham Al-Islam yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dan diterbitkan oleh Penerbit Hizbut Tahrir Indonesia.

Pasal 1

Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam.

Pasal 2

Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Darul kufur adalah negeri yang di dalamnya diterapkan peraturan kufur atau keamanannya berdasarkan Peraturan Hidup dalam Islam selain keamanan Islam.

Pasal 3

Khalifah melegalisasi hukum-hukum syara’ tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh Khalifah menjadi hukum syara’ yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, secara lahir maupun batin.Negara bagi Taqiyuddin an-Nabhani

Pasal 24

Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara’.

Pasal 26

Setiap Muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih Khalifah dan membaiatnya. Orang-orang non-Muslim tidak memiliki hak pilih.

Pasal 28

Tidak seorang pun berhak menjadi Khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara’, sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.

Pasal 29

Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in’iqad disyaratkan mempunyai kekuasaan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir mana pun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu –baik di dalam maupun di luar negeri– adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain tidak disyaratkan demikian.

Pasal 31

Pengangkatan Khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Pasal 34

Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut:

  • Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah
  • Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu
  • Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat in’iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in’iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
  • Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak
  • Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya
  • Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak
  • Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya
  • Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama Khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat Khilafah
  • Setelah proses pengangkatan Khalifah yang baru selesai, masa jabatan amir sementara berakhir

Pasal 36

Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut:

  • Dialah yang melegalisasi hukum-hukum syara’ yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya, sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.
  • Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.
  • Dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.
  • Dialah yang menentukan dan memberhentikan para Mu’awin dan para Wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada Majelis Umat.
  • Dialah yang menentukan dan memberhentikan Qadli Qudlat, dan seluruh qadli kecuali Qadli Mazhalim dalam kondisi Qadli Mazhalim sedang memeriksa perkara atas Khalifah, Mu’awin atau Qadli Qudhat. Khalifahlah yang berhak menentukan dan memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung jawab kepada majelis umat.
  • Dialah yang menentukan hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya.

Pergolakan pemikiran islam hizbut tahrir merupakan suatu cita-cita yang besar terhadap masa depan daulah islam. Dengan tujuan mempersatukan negara menjadi satu negara adalah tugas yang sangat berat bagi hizbut tahrir. Ia berhadapan langsung dengan budaya, bangsa-bangsa, dan pluralitas cara keberagamaan di jaman yang serba edan ini adalah tantangan yang berat bagi mereka. Namun, perjuangan dan penghayatan atas dasar melaksanakan perintah Tuhan menjadi kekuatan terbesar para kader hizbut tahrir di seluruh penjuru dunia. Karena merasa mengemban amanah dari Tuhan untuk menjalankan perintah-Nya di muka bumi, barang-kali inilah yang membuat “hizbut tahrir tak akan mati”.

Daftar Rujukan

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2007. Mafahim Hizbut Tahrir. Terjemah Abdullah. Jakarta: HTI-Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2013. Nizham Al-Islam; Peraturan Hidup dalam Islam. Terjemah Abu Amin, (dkk.), Jakarta: HTI-Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. Ad-Daulah Al-Islamiyah; Daulah Islam. Terjemah Umar Faruq, Jakarta: HTI-Press.

Syamsul Rizal, dkk. 2011. Perkembangan paham keagamaan transnasional di indonesia. Jakarta: badan litbang dan Diklat Kementrian Agama RI

Meijer, Roel. Global Salafism: Islam’s New Religious Movement. Diakses dari laman

http://www.oxfordscholarship.com/ 25 Mar. 18.


Sanggar Nuun

Sanggar Nuun

Ibarat sebuah pelayaran, Sanggar Nuun merupakan perahu, semacam Bahtera, komunitas kesenian: Musik, Teater, Sastra dan Seni Rupa ada di dalamnya.

Tinggalkan Balasan